 |
| Diskusi tentang perbatasan yang tidak boleh disepelekan |
20 OKTOBER lalu genap dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam periode itu, negeri ini diwarnai berbagai suka dan duka. Nah lho, kenapa? Ya, bagaimana pun, ada suka tentu ada duka. Di dunia ini selalu terbagi dua. Yin dan Yang, hitam-putih, pria-wanita, baik-buruk, dan sebagainya.
Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya sangat mengapresiasi kepemimpinan mereka. Jika baik ya saya beri pujian. Sebaliknya, jika tidak, pasti saya kritik, entah itu di sosial media atau di dalam hati. Tentu, tidak vulgar. Toh, presiden merupakan simbol negara.
Banyak catatan yang saya rangkum sejak Jokowi jadi presiden. Secara pribadi, saya memberi penilaian delapan dari maksimal 10. Ya, delapan. Ini tidak berlebihan mengingat kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-14 ini memang banyak menelurkan prestasi.
Teranyar sekaligus yang membuat saya salut, ketika Jokowi menetapkan harga sama pada Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua. Sepanjang seperempat abad lebih hidup saya, mungkin baru Jokowi satu-satunya presiden yang mampu melakukannya. Ini membuktikan pria asal Solo itu benar-benar mengayomi rakyatnya dari ujung barat hingga timur.
Meski, tetap ada nilai minus yang saya catat dari kepemimpinan Jokowi. Salah satunya mengenai pemilihan menteri yang mungkin kurang proporsional. Juga terkait keputusannya yang kerap kontroversi seperti... Ah sudahlah. Jika ditulis jadi panjang.
Toh, tidak mudah untuk memimpin negeri ini. Yang terpenting, apa yang dilakukan Jokowi selama dua tahun ini memiliki dampak positif terhadap rakyat. Untuk yang tidak menerima ya bisa memberi kritik disertai solusi. Sebab, tidak mungkin Jokowi bisa menyenangkan semua pihak.
Jadi ingat kata Paman Ben kepada Peter Parker:"With great power there must also come great responsibility."
* * *
SIANG itu, ibu kota seperti biasa. Macet, macet, dan macet. Dengan penuh semangat 45 saya meliuk-liuk membelah jalanan Jakarta menuju Hotel Grand Sahid di kawasan Sudirman, Senin (24/10). Ya, keberadaan saya di hotel bintang lima itu tidak lain untuk menghadiri Rembuk Nasional: Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK.Saya pribadi memang kerap mengikuti berbagai diskusi. Baik yang diselenggarakan pemerintah, relawan, atau independen. Tentu, dengan mempelajarinya terlebih dulu sebelum mengiyakan untuk hadir. Sebab, kalau cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya percuma. Termasuk, untuk Rembuk Nasional ini.
Awalnya saya kurang tertarik mengingat saat itu saya pikir diskusinya ya itu-itu saja. Tapi, setelah diikuti ternyata tidak hanya menarik saja. Melainkan juga kagum karena hasil diskusi langsung diberikan panitia kepada presiden! Ya, presiden. Nah, apakah hasilnya bakal diterapkan atau tidak, itu urusan nanti. Sebab, subtansinya, diskusi yang menampilkan beberapa pakar itu sangat mewakili kondisi bangsa saat ini.
Total, ada tujuh tema pada Rembuk Nasional itu yang terbagi pada setiap ruangan di Hotel Sahid. Kalau tidak salah, sebagai berikut:
Ruang Rembuk 1: Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan
Ruang Rembuk 2: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Ruang Rembuk 3: Kemaritiman dan Sumber Daya
Ruang Rembuk 4: Pembangunan Manusia dan Pendidikan Vokasi
Ruang Rembuk 5: Pariwisata dan Industri Kreatif
Ruang Rembuk 6: Infrastruktur, Konektivitas, dan Lingkungan Hidup
Ruang Rembuk 7: Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Pencapaian Daerah
Kebetulan, dari pertama kali datang pada pukul 12.30 WIB hingga menjelang bubaran, saya memang menyempatkan diri untuk mengikuti semua tema. Tapi, yang paling menarik perhatian saya pada diskusi nomor dua dan lima. Sementara, untuk lainnya, hanya selintas saja.
* * *
KESIMPULAN saya setelah mengikuti Rembuk Nasional, ya semoga Jokowi-JK dan barisan Menteri di Kabinet Kerja mampu mengaplikasikan usul, saran, pendapat, dan juga kritik dari peserta. Saya pribadi menyoroti masalah perbatasan. Ini penting karena etalase bangsa. Dulu, saya miris kalau mendengar ada tetangga yang lebih memilih hidup di negeri seberang yang jaraknya hanya sejengkal dibanding di negeri sendiri. Beruntung, dalam setahun terakhir, Jokowi serius untuk membenahinya. Selain itu mengenai birokrasi yang masih ABS (Asal Babeh Senang).
***
***
***
Akhir kata, saya berharap hasil Rembuk Nasional tidak hanya tersimpan rapi di laci pemerintahan. Melainkan, segera diaplikasikan untuk kepentingan bangsa. Mengenai apakah programnya terwujud dengan baik atau tidak, biarlah rakyat Indonesia yang menilai.
Terus bekerja, pak Jokowi. Semoga pada Rembuk Nasional 2017, catatan minus saya tentang pemerintah sudah berkurang jauh. Aamiin...
* * *
 |
| Diskusi antara peserta dan tim ahli di Hotel Grand Sahid |
* * *
 |
| Pariwisata Indonesia sudah lebih baik dalam dua tahun terakhir |
* * *
 |
| Saya beri nilai delapan untuk kepemimpinan Jokowi-JK |
* * *
 |
| Semoga pada Rembuk Nasional 2017 catatan minus saya berkurang jauh |
* * *
 |
| Jokowi merupakan presiden seluruh rakyat Indonesia bukan hanya partai atau golongan tertentu |
* * *
 |
| Polri dan TNI turut berpartisipasi dalam Rembuk Nasional 2016 |
* * *
 |
| Komparasi pariwisata Indonesia yang mengalami kemajuan dibanding negara tetangga |
* * *
 |
| Narsis sejenak |
* * *
Hasil Rembuk Ruang 2 (POLHUKAM):
Politik
- Memperluas basis partisipasi politik melalui berbagai program pada penguatan ekonomi yang dimulai dari daerah pinggiran.
- Menggeser politik dari perebutan kekuasaan menjadi pengambilan kebijakan yang berorientasi pada harkat dan martabat orang banyak banyak orang.
- Penguatan fungsi partai politik sebagai agregator kepentingan sekaligus penguatan kapasitas sumber daya politik. Ini dilakukan untuk mencegah deparpolisasi akibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Hukum
- Penyelesaian persoalan intoleransi secara komprehensif mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum.
Hukum
- Penyelesaian persoalan intoleransi secara komprehensif mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum.
- Pemberlakuan ideology of law berupa kesetaraan di hadapan hukum sehingga tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
- Pemberantasan korupsi perlu didukung oleh reformasi birokrasi dalam bentuk sistem remunerasi yang berkeadilan.
Hankam
- Penguatan fungsi pencegahan (intelijen), penegakan hukum (kepolisian) dan pertahanan dalam rangka menghadapi ancaman tradisional dan non tradisional.
- Optimalisasi operasi militer selain perang untuk menangani kesenjangan ekonomi yang dapat menjadi bibit konflik dan membuka peluang bagi intervensi kekuatan asing.
- Minimalisasi tumpang tindih kewenangan antar instansi dan koordinasi intensif berupa pembagian informasi strategis dalam menghadapi ancaman siber.
Hasil Rembuk Ruang 5 (Pariwisata dan Industri Kreatif):
- Sektor pariwisata perlu ditunjuk sebagai leading sector dengan sektor lain sebagai sistem pendukung. Artinya, Pariwisata sekarang bukan hanya domain Kementerian Pariwisata, tapi domain seluruh K/L dan terintegrasi dengan sinergis.
- Perlunya harmonisasi peraturan / perundang-undangan untuk memastikan adanya proteksi terhadap destinasi yang berkelanjutan.
- Perlu dibentuknya sebuah Badan Pengelola Destinasi Nasional sebagai solusi bagi persoalan tata kelola destinasi akibat tersebarnya kepemilikan dan pengelolaan destinasi di berbagai stakeholders. Badan Pengelola ini dapat berada di bawah Kementerian Pariwisata dan memiliki kewenangan terkait pengembangan dan pengelolaan akses, amenitas dan atraksi serta bertugas memastikan agar pengembangan destinasi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal/setempat. Sebagai solusi jangka pendek, perlu dibentuk sebuah kelompok kerja (pokja) untuk mengawal pembentukan Badan Pengelola.
- Perlunya upaya sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan suplai SDM berkualitas bagi aktivitas pengembangan destinasi, termasuk dengan memasukkan muatan lokal yang sesuai ke dalam kurikulum.
- Perlunya deregulasi dan skema insentif yang memadai untuk semakin menarik minat investasi bagi pengembangan destinasi.
- Fungsi Bekraf sebagai leader dalam pengembangan industri kreatif Indonesia harus diperkuat:
1. Jangka pendek: Merevisi muatan PerPres Bekraf untuk memperkuat kewenangan Bekraf dalam mengarahkan penggunaan anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait pengembangan industri kreatif.
2. Jangka panjang: Menjadikan Bekraf sebagai kementerian.
- Meregulasi agar pemerintah daerah tingkat II diwajibkan untuk membentuk atau menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan industri kreatif di daerah terkait, dengan arahan dan supervisi Bekraf.
- Memassifkan pendukungan kepada pelaku industri agar daya saing mereka terus meningkat (business enablement), terutama dalam bentuk pelatihan product knowledge, marketing, branding, pembangunan network, akses permodalan serta pemanfaatan teknologi.
- Perlu diciptakan metode pencarian potensi baru pelaku industri kreatif Indonesia hingga level terendah dengan melibatkan penta helix ABGCM (Academician, Business, Government, Community, Media).
Hasil Rembuk Ruang 5 (Pariwisata dan Industri Kreatif):
- Sektor pariwisata perlu ditunjuk sebagai leading sector dengan sektor lain sebagai sistem pendukung. Artinya, Pariwisata sekarang bukan hanya domain Kementerian Pariwisata, tapi domain seluruh K/L dan terintegrasi dengan sinergis.
- Perlunya harmonisasi peraturan / perundang-undangan untuk memastikan adanya proteksi terhadap destinasi yang berkelanjutan.
- Perlu dibentuknya sebuah Badan Pengelola Destinasi Nasional sebagai solusi bagi persoalan tata kelola destinasi akibat tersebarnya kepemilikan dan pengelolaan destinasi di berbagai stakeholders. Badan Pengelola ini dapat berada di bawah Kementerian Pariwisata dan memiliki kewenangan terkait pengembangan dan pengelolaan akses, amenitas dan atraksi serta bertugas memastikan agar pengembangan destinasi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal/setempat. Sebagai solusi jangka pendek, perlu dibentuk sebuah kelompok kerja (pokja) untuk mengawal pembentukan Badan Pengelola.
- Perlunya upaya sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan suplai SDM berkualitas bagi aktivitas pengembangan destinasi, termasuk dengan memasukkan muatan lokal yang sesuai ke dalam kurikulum.
- Perlunya deregulasi dan skema insentif yang memadai untuk semakin menarik minat investasi bagi pengembangan destinasi.
- Fungsi Bekraf sebagai leader dalam pengembangan industri kreatif Indonesia harus diperkuat:
1. Jangka pendek: Merevisi muatan PerPres Bekraf untuk memperkuat kewenangan Bekraf dalam mengarahkan penggunaan anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait pengembangan industri kreatif.
2. Jangka panjang: Menjadikan Bekraf sebagai kementerian.
- Meregulasi agar pemerintah daerah tingkat II diwajibkan untuk membentuk atau menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan industri kreatif di daerah terkait, dengan arahan dan supervisi Bekraf.
- Memassifkan pendukungan kepada pelaku industri agar daya saing mereka terus meningkat (business enablement), terutama dalam bentuk pelatihan product knowledge, marketing, branding, pembangunan network, akses permodalan serta pemanfaatan teknologi.
- Perlu diciptakan metode pencarian potensi baru pelaku industri kreatif Indonesia hingga level terendah dengan melibatkan penta helix ABGCM (Academician, Business, Government, Community, Media).
* * *
Artikel Terkait
* * *
Artikel Selanjutnya
- Catatan Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK di Mata Blogger
- Catatan Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK di Mata Blogger
* * *
- Jakarta, 26 Oktober 2016 (Edit, 28 Oktober 2016)
Saya jg ga milih jokowi :D
BalasHapussama mbak :)
Hapustapi tetap respek sama beliau, terutama karena kepemimpinan Jokowi-JK memang terbukti berhasil