TyyiccClcSK3IvRCDh0sKBc4_Sg roelly87.com: Sisi Lain BPK yang Bekerja dengan Senyap

Di Perbatasan, Harga Diri Indonesia Dipertaruhkan

Di Perbatasan, Harga Diri Indonesia Dipertaruhkan
PLBN Entikong

Rabu, 10 Januari 2018

Sisi Lain BPK yang Bekerja dengan Senyap


Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang setiap hari
terlihat dari tempat saya bekerja. (Foto: www.roelly87.com)


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan Presiden Republik Indonesia. Yupz, di Tanah Air ini, tentu keberadaan BPK sudah dikenal publik. 

Hanya, untuk mengetahui lebih dalam terkait fungsi dan tugasnya, tidak semua masyarakat tahu. Termasuk, saya pribadi yang jujur saja masih awam dengan BPK meski kantor pusatnya tidak jauh dari lokasi saya kerja. 

Namun, saya berusaha untuk mengenal instansi ini secara bertahap. Tidak menyeluruh memang, alias harus perlahan seperti mengintip aktivitas mereka di media sosial, membaca berita di media cetak dan online, hingga menelusuri lebih dalam di website-nya yang beralamat pada www.bpk.go.id. Puncaknya, sejak hitung-mundur jelang Asian Games 2018 mengingat BPK memiliki peran yang vital.

Kebetulan, sebagai blogger dan reporter di salah satu media olahraga nasional, saya akrab dengan berbagai lembaga negara. Baik itu kementerian atau yang setingkat serta nonkementerian, lembaga tinggi negara, lembaga negara, organ konstitusi, hingga nonstruktural.

Untuk kementerian, yang tidak asing ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Itu karena saya nyaris setiap hari memburu berita di kantornya atau di perwakilan (Dispora DKI Jakarta). Bisa dipahami mengingat saya merupakan jurnalis olahraga yang tentu harus menggali berita dari kementerian yang bermarkas di Senayan, Jakarta Pusat tersebut. Baik dari menterinya langsung, atau deputi terkait. 

Mengenai lembaga lain, baik sebagai blogger maupun saat tugas di lapangan, beberapa kali saya ikuti. Termasuk, rutin mengikuti kampanye yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak masih dipimpin Anang Iskandar hingga kini Budi Waseso (artikel sebelumnya: https://www.kompasiana.com/roelly87/kenapa-harus-blogger-yang-kampanye_54f8185ca333113b618b4942). 

Berkat aktif dalam program tersebut, saya pun mendapat kehormatan sebagai blogger peduli narkoba (https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id/index.php/berita-terbaru/item/895-choirul-huda-jadi-pemenang-lomba-penulisan-blog-anti-penyalahgunaan-narkoba).

Selain aktif di media sosial terkait antinarkoba bersama BNN, saya juga giat dengan kampanye yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Termasuk, pada 14 Juni 2016 ketika ditunjuk Kepala BNPT Tito Karnavian -kini Kapolri- sebagai Duta Damai Dunia Maya. 

Yupz, narkoba dan terorisme merupakan dua dari tiga musuh negara ini. Nah, satu lagi apa? Yaitu, korupsi! Untuk musuh yang satu ini, kebetulan saya dua kali mengikuti kegiatan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Yaitu, saat menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia 2015 (Artikel sebelumnya: http://www.roelly87.com/2015/11/membongkar-rahasia-bea-cukai.html) dan ketika mengetahui lebih dalam terkait pengelolaan pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak (Artikel sebelumnya:  http://www.roelly87.com/2015/02/ketika-blogger-ngobrol-pajak-di-kantor.html).

Nah, terkait korupsi, tentu tidak bisa dilepaskan dari BPK. Itu karena lembaga yang 1 Januari lalu genap 71 tahun ini tugasnya berkaitan dengan penanganan korupsi. Yupz, Anda mungkin pernah mendengar slogan "BPK Kawal Harta Negara"? Nah itu salah satunya. 

Namun, peran BPK jauh lebih luas daripada mencegah korupsi. Yupz, sebagai masyarakat awam, awalnya saya mengira BPK itu sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu terkait akronim dua huruf di belakangnya (PK) kendati maknanya berbeda antara Pemeriksan Keuangan dan Pemberantasn Korupsi. 

Yang menarik bagi saya, ketika mengetahui BPK merupakan lembaga yang sejajar dengan presiden. Alias, pimpinan BPK tidak bertanggung jawab kepada presiden atau di bawahnya. Melainkan, BPK dipilih dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Ini penting bagi saya sebagai masyarakat umum. Sebab, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri alias independen. Itu mengapa, hubungannya dengan pemerintah (presiden) tidak ada atasan atau bawahan. Bagi saya, ini krusial sekali. 

Tanpa bermaksud membuka luka lama, tapi bagaimana pun menulis fakta harus dilandasi kejujuran. Itu mengingat saya sebagai blogger yang memegang asas jurnalistik berdasarkan sembilan elemen Bill Kovach, tentu saya wajib kritis dalam menuliskan sesuatu. Baik itu kelebihan atau kekurangan yang tidak hanya berguna sebagai pengingat saya pribadi, melainkan demi pembaca blog ini dan masyarakat secara keseluruhan.

Nah, dalam penelusuran saya di berbagai media, ternyata dulu, dulu sekali... Syahdan, BPK itu merupakan lembaga yang kedudukannya di bawah kendali pemerintah. Saat itu, tentu wewenang BPK terbatas. 

Presiden yang berkuasa saat itu bisa saja memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan demi citra pemerintah terangkat. Misalnya, BPK harus sowan jika ingin memeriksa sejumlah lembaga yang lazim digunakan sebagai sumber dana pemerintah terdahulu seperti Pertamina, Bank Indonesia, dan bank lainnya, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Bahkan, laporannya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Sekretarian Negara sebelum diserahkan ke paerlemen. Itu dimaksud supaya citra pemerintah tidak rusak jika ada lembaga atau BUMN yang kena kartu merah dari BPK. 

Namun, kini tidak seperti itu. Sebab BPK tak terikat dengan pemerintah, termasuk presiden. Jadi, kini mereka bisa bebas memeriksa. Itu sesuai dengan tugas BPK yang meliputi:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana

3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

Nah, pada poin pertama itu, BPK BERHAK memeriksa sumber dana pemerintah seperti BUMN yang memiliki ratusan badan perseroan. Misalnya, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, dan lain-lain. 

BPK melaporkan temuan yang tidak wajar kepada
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK
Foto: Ilustrasi Mengenal Lebih Dekat BPK


Jika ada hal-hal yang menyimpang bahkan mengarah kriminal, seperti poin kedua yang dilanjutkan poin ketiga, BPK bisa melaporkannya kepada penegak hukum. Siapa saja mereka? Ada tiga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. 

Nah, terkait KPK ini, bedanya fungsi dengan BPK seperti penjelasan saya di atas. Ibarat sepak bola, BPK berperan sebagai gelandang yang memberikan assist (umpan matang) kepada KPK untuk dieksekusi. Hebatnya, dikutip dari laman Kompas.com, 90 persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, dilakukan atas pemeriksaan BPK!

"Sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum dilakukan atas pemeriksaan BPK," ujar Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan. Dia menambahkan, banyak yang tidak mengetahui bahwa proses hukum yang dilakukan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan justru berawal dari temuan BPK terkait adanya kerugian negara.

Anda kaget? Sama, saya juga. Mulanya, saya pikir, setiap kasus korupsi kakap yang tertangkap tangan itu hanya dilakukan ketiga penegak hukum itu tanpa peran BPK. Ternyata, saya keliru. Sebab, 90 persen, justru dari temuan BPK. 

Analoginya, BPK seperti Andrea Pirlo dalam sepak bola yang selalu memberi umpan-umpan matang untuk kemenangan timnya. Namun, ketika pertandingan selesai, yang dielu-elukan justru para striker atau yang mencetak gol. Pirlo? Cukup bersyukur, bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya. Ya, itulah BPK yang selalu bekerja dengan penuh kesenyapan tanpa gembar-gembor tapi hasilnya selalu terlihat. 

Nah, kinerja signifikan BPK itu pun diakui Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games XVIII/2018 (INASGOC). Ini saya dapat langsung ketika meliput suatu acara terkait pesta olahraga antarnegara Asia pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang.

Dalam berbagai kesempatan, INASGOC menegaskan untuk melibatkan BPK terkait Asian Games 2018. Yaitu, demi memeriksa sistem administrasi mereka. Sebagai gambaran, pemerintah Indonesia melalui INASGOC menargetkan empat kesuksesan pada Asian Games 2018 (4S), yaitu.

1. Sukses Prestasi
2. Sukses Penyelenggaraan
3. Sukses Administrasi
4. Sukses Ekonomi

Yang pertama merupakan domain Kemenpora beserta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan berbagai induk olahraga lainnya. Indonesia menargetkan finis 10 besar Asian Games ke-18 nanti. Kedua, INASGOC menggandeng Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) demi suksesnya Indonesia sebagai tuan rumah. 

Yupz, Asian Games 2018 ini merupakan kali kedua Indonesia sebagai penyelenggara setelah 1962 silam. Wajar, jika pemerintah ingin tahun ini penyelenggaraannya lebih baik dari 56 tahun silam. Itu berkolerasi dengan poin keempat yang menggandeng banyak kementerian, termasuk untuk memajukan sektor Usaha Kecil Menengah dan pariwisata di Tanah Air.

Nah, yang ketiga itu, INASGOC tidak ingin terjadi penyalahgunaan keuangan yang menyebabkan kerugian negara karena mencapai triliunan rupiah. Itu mengapa, mereka butuh BPK untuk mengawalnya.

"Atas dasar itulah, koordinasi yang sudah sering kali kami lakukan dengan BPK terus diperkuat. Kami ingin pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran negara yang digunakan INASGOC untuk persiapan penyelenggaraan (Asian Games 2018) terus berlanjut hingga selesai," kata Ketua INASGOC Erick Thohir kepada saya saat mewartakan untuk TopSkor.id di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta Pusat, 17 Oktober lalu.

Dua pekan berselang, Koordinator Procurement INASGOC Listiyanto, menambahkan di tempat yang sama. "Asian Games (2018) ini event nasional. Kami koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain untuk mensukseskan pesta olahraga ini. Termasuk, dengan BPK yang perwakilannya ada di kantor INASGOC ini," Listiyanto, menjelaskan (2/11).

Ketua INASGOC Erick Thohir berharap koordinasi dengan BPK diperkuat
(Foto: www.TopSkor.id/Choirul Huda)


Nah, demikian sedikit pengetahuan saya terkait BPK. Tentu, pemahaman saya terkait BPK masih jauh panggang dari api. Alias, baru kulit-kulitnya saja. Namun, tidak ada salahnya, sebagai blogger saya saya mencoba untuk berbagi informasi terkait BPK kepada pembaca blog ini serta masyarakat umum. Jika Anda memiliki pengalaman terkait BPK, bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah ini.

Oh ya, sebelum saya mengakhiri artikel ini, saya teringat dengan kewajiban saya sebagai bagian dari masyarakat umum. Yaitu, jika saya, kalian, atau seluruh rakyat Indonesia, yang menemukan indikasi pengelolaan keuangan negara atau daerah ternyata tidak sesuai dengan perundang-undangan. 

Nah, kita sebagai masyarakat umum bisa menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan data terkait penyimbangan pada laman http://www.bpk.go.id/page/pengaduan-masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, data-data kita yang privasi bakal aman? Saya yakin, BPK bakal memastikan data-data tersebut tetap rahasia. 

Atau, bisa juga melaporkannya via media sosial dengan me-mention akun resmi BPK. Saya perhatikan berbagai akun media sosial BPK sangat kooperatif terhadap warganet dengan memberikan berbagai informasi yang bisa dipahami seluruh kalangan.***

Sekilas tentang BPK

*         *         *

Referensi:
- Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer (Diterbitkan Badan Humas dan Kerja Sama Internasional BPK)
- http://www.bpk.go.id/news/bpk-selamatkan-keuangan-negara-senilai-rp1370-triliun-pada-semester-i-tahun-2017
- http://www.bpk.go.id/news/bpk-ajak-elemen-masyarakat-bahas-pertanggungjawaban-hasil-audit-bpk
- http://nasional.kompas.com/read/2016/09/23/18294861/sebagian.besar.kasus.korupsi.yang.ditangani.penegak.hukum.berawal.dari.temuan.bpk
- http://indonesia.go.id/?page_id=9108
- http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/17/08/25/ov76ng-ini-tiga-musuh-bangsa-korupsi-terorisme-dan-narkoba
- http://bumn.go.id/halaman/situs
- Harian TopSkor edisi Selasa, 17 Oktober 2017
- Harian TopSkor edisi Jumat, 3 November 2017
- http://www.topskor.id/detail/60759/Erick-Thohir-Inginkan-BPK-Periksa-Sistem-Administrasi-Asian-Games-Secara-Berkelanjutan
- http://www.topskor.id/detail/61870/INASGOC-Pastikan-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Bebas-dari-Manipulasi


*         *         *
Artikel Terkait

Lembaga Tinggi Negara
- Presiden dan Wakil Presiden (http://www.roelly87.com/2017/08/count-down-asian-games-2018.html)
http://www.roelly87.com/2015/02/presiden-dan-kepala-bnn-kompak-bandar.html,
http://www.roelly87.com/2017/03/sisi-lain-kunjungan-jusuf-kalla.html,
http://www.roelly87.com/2017/03/di-balik-final-piala-presiden-2017.html,
http://www.roelly87.com/2016/10/catatan-dua-tahun-kepemimpinan-jokowi-jk.html)

Kementerian
KPPA (http://www.roelly87.com/2015/07/kenapa-harus-serempak.html,
http://www.roelly87.com/2017/12/ketika-pria-bicara-kesetaraan-gender.html)
Kemenpora (http://www.roelly87.com/2017/09/galeri-foto-meriahnya-popnas-xiv-2017.html,
http://www.roelly87.com/2017/10/gala-desa-dan-mutiara-yang-terpendam.html)
Kemenpar (http://www.roelly87.com/2016/04/semarak-wayang-pesona-indonesia-2016.html,
http://www.roelly87.com/2016/11/pariwisata-indonesia-tidak-hanya-bali.html)
BUMN (http://www.roelly87.com/2014/10/wawancara-ekskusif-dahlan-iskan.html)
- Kemenkeu (http://www.roelly87.com/2017/11/sisi-lain-kunjungan-menkeu-sri-mulyani.html,
http://www.roelly87.com/2015/02/ketika-blogger-ngobrol-pajak-di-kantor.html,
http://www.roelly87.com/2015/11/membongkar-rahasia-bea-cukai.html)
Kemen PUPR (http://www.roelly87.com/2016/11/sinergi-kementerian-pupr-dan-blogger.html)
Kemenhub (http://www.roelly87.com/2016/05/menelusuri-wajah-baru-stasiun-maja.html,
http://www.roelly87.com/2016/07/antisipasi-djka-untuk-hadapi-arus-mudik.html)

Setingkat Kementerian
Kepolisian (http://www.roelly87.com/2015/09/hut-polantas-ke-60-dengarlah-aspirasi.html,
http://www.roelly87.com/2016/03/sisi-lain-krishna-murti-catatan-polisi.html,
http://www.roelly87.com/2016/04/jakarta-metropolitan-police-expo-2016.html
TNI (http://www.roelly87.com/2016/04/bulan-dirgantara-indonesia-2016.html,
http://www.roelly87.com/2016/11/serunya-latihan-nembak-di-markas-kostrad.html)
Kejaksaan (http://www.roelly87.com/2016/12/pengalaman-berurusan-dengan-kejaksaan.html)

Lembaga Pemerintah Nonkementerian
BSN (http://www.roelly87.com/2017/05/bsn-fun-bike-sosialisasi-sni.html)
BNPT (http://www.roelly87.com/2016/07/duta-damai-dunia-maya-bnpt-2016.html)
BNN (http://www.roelly87.com/2015/05/sinergi-bnn-dan-blogger-untuk-mengatasi.html,
http://www.roelly87.com/2015/10/sisi-lain-budi-waseso-buwas-pasukan.html,
http://www.roelly87.com/2016/04/buwas-yang-kian-buas-bnn-gagalkan.html
http://www.roelly87.com/2015/12/bnn-tangkap-pilot-dan-pramugari-lion.html)
BMKG (http://www.roelly87.com/2017/07/magma-indonesia-dari-kementerian-esdm.html)
BPOM (http://www.roelly87.com/2016/04/harkonas-2016-untuk-kampanye-konsumen.html)

Lembaga Penyiaran Publik
- Radio (http://www.roelly87.com/2017/12/radio-sebagai-teman-setia-dan-berbagi.html)

Lembaga Nonstruktural- KPU (http://www.roelly87.com/2014/10/sosialisasi-pemilu-melalui-sepak-bola.html)

*         *         *
- Jakarta, 10 Januari 2018

1 komentar:

  1. Sekarang Saya paham sedikit tentang BPK.
    1. Jadi, BPK itu setara dengan Presiden?
    2. BPK itu lembaga yang bebas dan independen.
    3. Dan BPK juga turut andil dalam upaya pemberantasan korupsi.

    BalasHapus

Maaf ya, saat ini komentarnya dimoderasi. Agar tidak ada spam, iklan obat kuat, virus, dan sebagainya. Silakan komentar yang baik dan pasti saya kunjungi balik.

Satu hal lagi, mohon jangan menaruh link hidup...

Terima kasih :)